DEMOKRASI HAK BANGSA YANG MERDEKA

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang krisis demokrasi yang terjadi di Indonesia, di Hong Kong dan juga Negara-negara lainnya, alangkah baiknya kita memahami arti dari demokrasi itu sendiri. Menurut situs wikipedia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka baik secara ekonomi, sosial, politik dan budaya. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum atau kebijakan.

Pengertian diatas menegaskan partisipasi rakyat secara langsung adalah kunci demokrasi. Disini dipercaya bahwa rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri melalui kebijakan yang diputuskan dan perwakilan yang dipilih bersama. Demokrasi hanya eksis di negara-negara yang merdeka, baik penuh maupun tidak penuh. Sedangkan di jaman penjajahan seperti ketika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun maka seluruh aturan dan pejabat ditetapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Krisis demokrasi

Setelah revolusi tahun 1945, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial menjadi dasar utama penegakan demokrasi di Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka. Semangat ini juga ditulis dengan tegas di dalam UUD 1945 dan Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Artinya kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu bangsa dan rakyat atau perwakilan yang dipilihnya harus dilibatkan dan ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan cara permusyawaratan sehingga mencapai mufakat. Dengan kata lain demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sejarah demokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1955 ketika pemilihan umum (pemilu) pertama dilaksanakan pada tahun 1955 memilih MPR dan Konstituante atau dewan pembuat UUD. Pemilihan langsung juga termasuk ke tingkat kepala desa, anggota DPRD dan DPR, walikota dan bahkan presiden di tahun 2004. Meski dalam prosesnya, khususnya sejak 1965, pemilu di Indonesia hanya menjadi ajang mencari kekuasaan para elit tanah air sedangkan rakyat hanya dijadikan objek pemilih semata.

Sedangkan Hong Kong sebagai propinsi istimewa China yang pernah dikuasai Inggris selama 100 tahun, Hong Kong menerapkan sistem satu negara dua sistem. Pemilu di Hong Kong dilakukan pertama kalinya pada tanggal 7 Maret 1956 namun dibatasi memilih anggota DPRD saja. Untuk jabatan gubernur, kandidatnya ditentukan oleh pemerintah Cina pusat. Sekali lagi, di mata masyarakat Hong Kong, para kandidat-kandidat tersebut termasuk gubernur terkhir C.Y Leung sangat pro pembisnis dan mengesampingkan kepentingan rakyat Hong Kong.

Itulah yang mendorong rakyat Hong Kong menuntut adanya hak demokratis dengan memilih pemimpinnya sendiri, dimulai dari gubernur. Namun hak ini ditolak pemerintah Cina dan pemilu boleh dilakukan pada tahun 2017 tapi dengan syarat kandidatnya harus disahkan oleh pemerintah Cina. Inilah yang membuat murka rakyat Hong Kong dan akhirnya turun ke jalan menduduki pusat-pusat kota. 

Jika rakyat Hong Kong masih belum menikmati hak demokratis maka hak demokratis rakyat Indonesia digerogoti dan semangat partisipatifnya dihilangkan untuk kepentingan tertentu. 

Penyelewengan Demokrasi di Indonesia

Maksud demokrasi yang diatur UUD 1945 dan Pancasila telah diselewengkan. Pemilu hanya didominasi oleh kaum elit yang memiliki modal dan berlomba untuk dipilih karena jabatan tersebut akan mempermudah mereka memperkaya diri. Tidak heran ketika masa pemilu, para pemodal menghamburkan uang demi membeli suara rakyat. Kecurangan dan manipulasi menjadi praktek umum pemilu Indonesia.

Dominasi elit ini yang menyempitkan dan mengecilkan penegakan demokrasi sesungguhnya di Indonesia. Rakyat bukan lagi penentu tetapi objek pemilih. Tidak mengherankan jika banyak kebijakan tidak menjawab kebutuhan rakyat tapi sebaliknya memperlancar kepentingan elit dalam negeri yang bekerjasama dengan pemodal asing. Dari kacamata kepentingan pemodal asing, Indonesia hanya digunakan sebagai negeri penyedia sumber bahan alam, buruh murah dan pasar untuk barang yang mereka produksi.

Lalu bagaimana keadilan sosial bagi masyarakat bisa direalisasikan jika demokrasi sejati dimana rakyat bisa memilih dan dipilih tanpa embel-embel uang tidak bisa ditegakan di Indonesia? 

Demokrasi sejati, perjuangan yang masih panjang

Ruang demokratis yang masih sangat sempit ini adalah hasil perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda selama 350 tahun dan kediktatoran orde baru Soeharto selama 32 tahun. Maka sudah jadi keharusan bagi rakyat untuk mempertahankan dan terus memajukannya menuju demokrasi sejati yang diinginkan.

Namun sekarang, ruang demokratis ini juga terancam punah. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat setia kepada pembisnis telah membuat berbagai kebijakan yang menghilangkan hak berekspresi dan berorganisasi melalui Undang-Undang Organisasi Massa dan hak memilih pimpinan daerah pemberangusan melalui Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

  

Dalam demokrasi hari ini, wakil rakyat yang dipilih langsung saja masih bisa melakukan pelanggaran dan mengingkari janji, apa jadinya kalau semua pemimpin diputuskan oleh DPR?

Rakyat hanya akan jadi penonton melihat para pejabat yang semakin menghamba pada pemodal asing yang memberinya uang melimpah. Para pejabat tidak akan memiliki rasa bertanggungjawab kepada rakyat karena mereka tidak dipilih oleh rakyat.

  

Pengesahaan UU Pilkada adalah bencana yang akan mengawali penghancuran kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dan mengembalikan bangsa Indonesia menjadi negeri jajahan seperti dulu. Siapa yang akan rugi? Sekali lagi mayoritas rakyat Indonesia.

  

Maka dari itu, buruh migran sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga berkewajiban untuk mempertahankan apa yang sudah kita punyai. Kita harus bersatu dengan seluruh elemen rakyat yang mencintai demokrasi untuk melawan setiap upaya perusakan demokrasi.

Bangsa kita kaya pengalaman sejarah perjuangan. Semangat perlawanan mengusir penjajah Belanda dan penumbangan Suharto melalui Gerakan Mei 1998 akan menjadi motivasi bagi kita untuk menghadapi tindakan kekerasan elit Negara yang sedang memaksakan kehendaknya.

Sikap kaum elit yang menghalalkan segala cara ini sebenarnya menunjukan kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya belum benar-benar merdeka dan berdaulat. 

Hong Kong 3 September 2014